Analisis Kenaikan Biaya Pendidikan di Indonesia: Implikasi Sosial Ekonomi

Authors

  • Handyka Oktra Rajagukguk Universitas Negeri Jakarta

DOI:

https://doi.org/10.58230/27454312.2750

Keywords:

Biaya, Pendidikan, Sosial Ekonomi

Abstract

Kenaikan biaya pendidikan di Indonesia menunjukkan pola yang sistematis dan berkelanjutan di seluruh jenjang, sementara alokasi anggaran publik 20% APBN/APBD belum sepenuhnya menahan pergeseran beban pembiayaan ke rumah tangga. Artikel ini mengkaji bagaimana eskalasi biaya Pendidikan, mencakup biaya langsung, biaya tidak langsung, dan biaya digital pasca-pandemi, berkelindan dengan ketimpangan akses, risiko putus sekolah, dan mobilitas sosial, sekaligus mengidentifikasi ruang koreksi kebijakan pembiayaan. Penelitian menggunakan desain systematic literature review dengan pendekatan kualitatif–interpretatif terhadap publikasi dan dokumen kebijakan periode 2019–2025 yang relevan dengan konteks Indonesia. Dari 146 dokumen yang ditelusuri melalui berbagai basis data, 26 publikasi memenuhi kriteria inklusi dan dianalisis secara tematik melalui tahapan open coding, axial coding, dan selective coding untuk mengonstruksi tema dan pola hubungan antar dimensi biaya, kebijakan, dan konsekuensi sosial ekonomi. Hasil sintesis menunjukkan bahwa kenaikan biaya pendidikan menguat dalam tiga rumpun biaya dan meningkatkan proporsi pengeluaran pendidikan dalam struktur belanja rumah tangga, terutama bagi kelompok miskin dan kelas menengah rentan. Eskalasi biaya, termasuk biaya teknologi, berperan sebagai mekanisme seleksi yang memperdalam ketimpangan akses, mendorong berbagai strategi adaptif yang bersifat defensif, serta berkontribusi pada reproduksi kemiskinan dan terhambatnya pembentukan modal manusia. Berbagai skema pembiayaan publik (BOS, BOSDA, PIP, KIP, KIP Kuliah, dan beasiswa daerah) meringankan sebagian biaya langsung, tetapi belum menjangkau biaya terselubung dan biaya digital yang menjadi sumber tekanan utama, sehingga “krisis keterjangkauan” biaya pendidikan tetap bertahan. Artikel ini menegaskan urgensi rekonstruksi arsitektur pembiayaan yang lebih progresif dan berbasis kemampuan bayar, sekaligus memperluas perlindungan bagi kelompok rentan sebagai prasyarat pembangunan sosial ekonomi yang lebih inklusif.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Altbach, P. G., Reisberg, L., & Rumbley, L. E. (2009). Trends in Global Higher Education: Tracking an Academic Revolution. Paris: UNESCO.

Astin, A. W. (1993). What Matters in College? Four Critical Years Revisited. San Francisco: Jossey-Bass.

Bank Dunia. (2022). Indonesia Economic Prospects: The Human Capital Challenge. Jakarta: World Bank.

Bank Indonesia. (2023). Survei Pengeluaran Rumah Tangga Kelas Menengah. Jakarta: BI.

BPS. (2023). Statistik Pendidikan Tinggi Indonesia 2022/2023. Jakarta: BPS.

BPS. (2024). Statistik Inflasi Sektor Pendidikan Agustus 2024. https://bps.go.id

Danim, S. (2010). Transformasi Pendidikan: Teori, Strategi, dan Inovasi. Bandung: Pustaka Setia.

Gurin, P., Dey, E. L., Hurtado, S., & Gurin, G. (2002). Diversity and Higher Education: Theory and Impact on Educational Outcomes. Harvard Educational Review, 72(3), 330–366.

Gurr, T. R. (1970). Why Men Rebel. Princeton, NJ: Princeton University Press.

Hadad, M. (2022). Analisis Keuangan Perguruan Tinggi Negeri: Studi Kasus UKT dan Penggunaannya. Jakarta: LIPI Press.

Kemendikbudristek. (2024). Laporan Evaluasi Program KIP Kuliah. Jakarta: Sekretariat Direktorat Jenderal Dikti.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2023). Laporan Data Mahasiswa Berdasarkan Sosial Ekonomi. Jakarta: Pusat Data dan Statistik Pendidikan.

Krueger, A. B. (2012). The Rise and Consequences of Inequality in the United States. Center for American Progress.

Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan Tinggi. (2023). Laporan Tahunan Diversitas Mahasiswa dan Keterwakilan Daerah 3T. Jakarta: Ditjen Dikti.

LLDIKTI Wilayah III. (2023). Survei Kesejahteraan Mahasiswa dan Dampak UKT. Jakarta: Kemdikbudristek.

LLDIKTI Wilayah IV. (2023). Laporan Sosial Ekonomi Mahasiswa di Jawa Barat. Bandung: Kemendikbudristek.

Nurdin, A. (2015). Restrukturisasi Pembiayaan Pendidikan Tinggi: Studi atas Sistem UKT di Indonesia. Yogyakarta: Deepublish.

OECD. (2019). Education at a Glance 2019. Paris: OECD Publishing.

Prof. Suyanto. (2012). Ekonomi Pendidikan untuk Keadilan Sosial. Jakarta: LP3ES.

Rawls, J. (1971). A Theory of Justice. Cambridge: Harvard University Press.

Samuelson, P. A., & Nordhaus, W. D. (2010). Economics (19th ed.). McGraw-Hill.

Satori, D., & Komariah, A. (2014). Manajemen Pendidikan sebagai Penguatan Pemberdayaan Masyarakat. Bandung: Alfabeta.

Schultz, T. W. (1961). Investment in Human Capital. American Economic Review, 51(1), 1–17.

Sen, A. (1999). Development as Freedom. New York: Anchor Books.

Soetomo. (2010). Pendidikan yang Berkeadilan: Teori dan Implementasi. Surabaya: UNESA Press.

Suparlan. (2002). Biaya Pendidikan dan Kebijakan Pemerintah. Yogyakarta: Tiara Wacana.

Tilaar, H.A.R. (2003). Pendidikan, Kekuasaan dan Masyarakat. Jakarta: Rineka Cipta.

Tilaar, H.A.R. (2009). Membenahi Pendidikan Nasional. Jakarta: Rineka Cipta.

Tilak, J. B. G. (2003). Education, Society and Development: National and International Perspectives. New Delhi: APH Publishing.

Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2011). Economic Development (11th ed.). Pearson.

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 31.

UNESCO. (2005). EFA Global Monitoring Report: Education for All - The Quality Imperative. Paris: UNESCO.

UNESCO. (2009). Policy Guidelines on Inclusion in Education. Paris: UNESCO Publishing.

UNESCO. (2017). Education for Sustainable Development Goals: Learning Objectives. Paris: UNESCO Publishing.

Winarti, D., & Yusuf, A. (2021). Disparitas Biaya Pendidikan di Perguruan Tinggi Negeri di Indonesia. Jurnal Ekonomi dan Pendidikan, 18(1), 24–37.

Downloads

Published

2025-11-30

How to Cite

Rajagukguk, H. O. (2025). Analisis Kenaikan Biaya Pendidikan di Indonesia: Implikasi Sosial Ekonomi. Didaktika: Jurnal Kependidikan, 14(4 Nopember), 7073-7090. https://doi.org/10.58230/27454312.2750